Selamat datang di Pemdes Gontor

Desa Gontor merupakan sebuah wilayah yang berada di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, tepatnya sebelah tenggara dari pusat Pemerintahan Kabupaten Ponorogo dengan jumlah penduduk kurang lebih 1800 jiwa. Selain terdapat sekolah umum disana juga berdiri salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia. Letak geografis Desa Gontor sendiri berada di dataran rendah dan penduduk Desa Gontor mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.
Asal-Usul Nama "Gontor"
Berdasarkan etnografi lokal dan cerita tutur masyarakat (folklor) Ponorogo, terdapat dua versi utama mengenai etimologi atau asal-usul nama Gontor:
Versi 1: Kondisi Alam (Aliran Air / Geografis)
Etimologi: Kata Gontor diyakini berasal dari dialek/istilah Jawa kuno lokal, yaitu "gontor" atau "manggontor", yang merujuk pada kondisi aliran air yang menyembur atau meluap dengan sangat deras (gon toran banyu).
Latar Belakang: Dahulu, kawasan hutan belantara ini dilintasi oleh sudetan/aliran air atau sungai kecil yang sering mengalami limpahan air deras dari kawasan perbukitan sekitarnya saat musim hujan. Tempat yang sering dilalui atau disiram limpahan air deras tersebut oleh warga sekitar dinamai wilayah Gontor.
Versi 2: Kondisi Sosial Masa Lalu (Tempat Persembunyian)
Etimologi: Kata Gontor diartikan sebagai tempat pembuangan, persembunyian, atau wilayah terisolasi.
Latar Belakang: Pada era Kadipaten Wengker (Ponorogo kuno), wilayah ini berada jauh di luar pusat pemerintahan kadipaten. Karena geografisnya yang berupa hutan lebat dan sulit dijangkau, tempat ini menjadi lokasi pelarian atau tempat bersembunyi bagi kelompok masyarakat yang menghindari perselisihan, buronan, maupun orang-orang yang mengasingkan diri dari pemukiman ramai.
2. Sejarah Mulai Adanya Pemukiman
Proses terbentuknya pemukiman di Gontor terjadi secara bertahap dari kawasan hutan belantara hingga menjadi desa tempat tinggal warga:
Era Hutan Belantara (Alas Gontor)
Pada masa Kerajaan Majapahit hingga berdirinya Kadipaten Wengker, wilayah ini belum memiliki nama desa dan belum dihuni oleh kelompok masyarakat permanen.
Wilayah ini sepenuhnya berupa hutan lebat (Alas Gontor) yang hanya dilewati oleh orang-orang yang melintasi jalur darat timur Ponorogo.
Pembukaan Lahan (Babat Alas) & Pemukiman Pertama
Pemukiman awal mulai terbentuk secara bertahap sejak abad ke-18.
Kelompok-kelompok pendatang dan warga lokal mulai melakukan babat alas (pembukaan hutan) untuk mengubah lahan liar menjadi area pertapakan rumah sederhana dan lahan bercocok tanam (sawah dan ladang).
Tanah kawasan Gontor yang alaminya subur dan memiliki pasokan air cukup membuat para pembuka lahan memilih untuk menetap secara permanen, mendirikan gubuk-gubuk pemukiman, dan membawa keluarga mereka.
Perkembangan Menjadi Dusun dan Desa  Sebagai Pemukiman Desa (Babat Desa)
Bermula pada kisaran pertengahan abad ke-18 (sekitar 1740–1760-an) dari interaksi antar-petani dan seiring berjalannya waktu, jumlah keluarga yang bermukim di tengah kawasan hutan tersebut semakin bertambah. Terbentuklah kelompok pemukiman (pedukuhan) yang saling terhubung untuk kegiatan gotong royong dan sistem pengairan pertanian.
Penataan Wilayah: Dari sekadar kelompok rumah di area bekas hutan, kawasan ini perlahan menjelma menjadi struktur desa tradisional Jawa dengan pamong desa (tetua adat/kepala pemukiman) yang mengatur tata kelola tanah garapan, keamanan, dan batas-batas wilayah.
Desa Gontor sebelumnya berada di bawah wilayah pembantu bupati atau Kawedanan Arjowinangun di Ponorogo. merujuk pada wilayah historis Kawedanan Arjowinangun yang pusatnya berada di Tamansari, Kecamatan Sambit, dan tercatat sebagai distrik/kawedanan sejak paruh pertama abad ke-19 (sekitar tahun 1839) di bawah Karesidenan Madiun.
Pada abad ke-19, ketika pemerintah kolonial melakukan pemetaan wilayah administrasi di Jawa, pemukiman yang sudah padat tersebut secara resmi dicatat dan disahkan menjadi Desa Gontor di bawah naungan wilayah Mlarak, Ponorogo.
Sejarah Singkat Arjowinangun
Pusat Wilayah: Berpusat di Tamansari, Sambit.
Cakupan Wilayah: Meliputi daerah Ponorogo tenggara seperti Sambit, Sawoo, Mlarak, dan Jetis.
Masa Berlaku: Berfungsi sebagai wilayah pembantu bupati (kawedanan) dari abad ke-19 hingga awal masa kemerdekaan Indonesia sebelum akhirnya dihapus.
Sistem administrasi Kewedanaan (Distrik) di Ponorogo dibentuk secara terstruktur oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada abad ke-19 setelah berakhirnya Perang Diponegoro (1830). Pada masa itu, wilayah Ponorogo dibagi menjadi beberapa daerah pembantu bupati (Kawedanan).
Pembagian Kawedanan di Ponorogo Masa Lalu
Berdasarkan data historis Keresidenan Madiun, Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi 4 Kawedanan utama yang membawahi beberapa wilayah administrasi (sekarang menjadi kecamatan)
·  1837: Pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo resmi dipindahkan dari Kota Lama ke Kota Tengah. Pada periode inilah pembagian distrik/kawedanan mulai ditata untuk memperkuat kontrol birokrasi jajahan.
·  Masa Pendudukan Jepang (1942-1945): Struktur ini tetap dipertahankan dengan penyesuaian nama jabatan.
·  Pasca-Kemerdekaan (Era 1960-an s.d 1970-an): Peran kawedanan dihapuskan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui penyederhanaan birokrasi. Jabatan Pembantu Bupati (Wedana) dihilangkan, sehingga struktur kecamatan langsung berkoordinasi di bawah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.